Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum dalam gugatan a quo, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 18 Maret 2025 dilakukan secara sepihak, tanpa prosedur, dan bertentangan dengan hukum;

3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena hukum sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus hak-hak normatif sebesar Rp148.676.561,00 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), dengan rincian :

a. Kekurangan upah sebesar Rp71.983.530,00;

b. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebesar Rp49.539.041,00;

c. Kerugian akibat tidak didaftarkannya Penggugat dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp18.500.000,00;

d. Penggantian hak cuti tahunan sebesar Rp4.000.000,00;

 e. Tunjangan Hari Raya Tahun 2025 sebesar Rp3.076.990,00;

 f.  Sisa upah bulan Maret 2025 sebesar Rp1.577.000,00.?

?5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses selama 6 (enam) bulan berdasarkan Upah Minimum Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 sebesar Rp18.461.940,00 (delapan belas juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), sepanjang berkaitan dengan pembayaran hak-hak normatif Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

?

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).